Tugas ‘Awaridh muktasabah

A.PENDAHULUAN

Syarat subjek hukum adalah kecakapan atau kemampuan untuk memikul beban hukum,  kemampuan dikenai hukum,  dan kemampuan berbuat hukum. Kecakapan dikenai hukum (ahliyah al-wujub) berlaku untuk seseorang dalam kapasitasnya sebagai manusia. Hal ini berati bahwa semua manusia cakap dikenai hukum. Oleh karena  itu tidak ada satu pun yang dapat mempengaruhi kecakapannya untuk dikenai hukum

Kecakapan untuk berbuat hukum tersebut tidak berlaku untuk semua manusia. Kecakapan ini dibatasi oleh syarat-syarat tertentu ,dalam hal ini baligh dan berakal. Bila seseorang sudah mencapai umur dewasa yang menurut biasanya diiringi kemampuan akal, maka dinyatakan ia cakap untuk melaksamankan hukum(mukallaf).

Terkadang terjadi sesuatu  pada manusia yang menyebabkannya dalam keadaan tertentu untuk tidak dapat melaksanakan beban hukum. Salah satu penyebab yang mempengaruhi untuk tidak melakukan beban hukum tersebut adalah  awaridh muktasabah.

B.PEMBAHASAN

‘Awaridh muktasabah yaitu halangan yang menimpa seseorang dalam menghadapai beban hukum yang timbulnya tersebab oleh perbuatan manusia atau dalam keberadaan nya masih didapatkan kehendak manusia walaupun dalam bentuk terbatas. Yang termasuk dalam halangan bentuk tersebut adalah sebagai berikut:

a.      Mabuk

Mabuk ialah tertutup nya akal disebabkan oleh meminum atau memakan sesuatu yang mempengaruhi daya akal, baik dalam bentuk cairan atau bukan. Mabuk menyebabkan pembicaraan tidak menentu seperti igauan orang tidur tetapi secara fisik ia sehat.

Mabuk dari segi cara penyebabnya, yaitu :

1.      Mabuk yang disebabkan oleh usaha yang pelakunya dinyatakan tidak berdosa. Mabuk dalam bentuk ini tidak di tuntut bila ia melakukan pelanggaran sejauh yang menyangkut hak Allah karena ia diberi udzur[1] atas mabuk nya itu, baik dalam bentuk tindakannya maupun dalm bentuk ucapannya. Seperti : mabuk disebabkan meminum khamar dalam keadaan terpaksa.

2.      Mabuk yang disebabkan oleh usaha yang terlarang, mabuk dalam bentuk ini berdosa karena perbuatan mabuknya itu, seperti : sengaja meminum khamar  yang ia tahu minuman itu memabukkan.[2]

b.      Ketidaktahuan (al-jahl)

Hukum islam telah menyebutkan ada beberapa sumber hukum islam. Sehingga tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak melaksanakannya dengan alasan tidak tahu. Tidak tahu ini tidak dapat dijadikan alasan selama ia masih dalam lingkungan wilayah islam. Sifat paham atau mengetahui dapat dibagi dua bentuk  yaitu:

1.Pengetahuan bersifat umum yang tidak mungkin seseorang mengatakan tidak mengetahuinya, karena pengetahuan tersebut dapat ditemukan dimana-mana, kecuali orang yang akal nya tidak memungkinkan untuk mengetahui

2.Pengtahuan secara khusus ,yaitu pengetahuan yang tidak mungkin dicapai kecuali oleh orang-orang yang secara khusus mempelajarinya[3]

Ketidaktahuan adalah lawan dari mengetahui. Ketidaktahuan yang dimaksud adalah dimana seseorang tidak mengetahui tentang informasi hukum syara’ [4] yang dapat dibagi 2 yaitu sebagai berikut:

1.Ketidaktahuan yang dapat dipandang sebagai udzur untuk tidak memberlakukan hukum bagi seseorang.

Ketidaktahuan bentuk ini terjadi karena tidak mendapat pedoman  atau petunjuk untuk mendapatkan informasi yang seharusnya dapat diketahui atau karena informasi tentang sesuatu yang harus diketahui itu bersifat syubhat[5]. Misalnya seorang muslim tidak mengetahui ketentuan hukum islam,karena ia berada di wilayah kafir, sedangkan ia tidak dapat hijrah ke wilrayah islam dan tidak memilki fasilitas untuk mengakses tentang hukum syara’.

2.Ketidaktahuan yang tidak dapat dipandang sebagai udzur untuk tidak memberlakukan hukm bagi seseorang.

Ketidaktahuan bentuk ini adalah ketidaktahuan terhadap informasi ketentuan syara’ bersifat umum, jelas dan dapat di akses oleh semua orang yang tidak mungkin seseorang mengakui bahwa ia tidak mengetahuinya.contoh : seorang yang berada dalam wilayah islam tidak melaksanakan puasa ramadhan dengan alasan tidak mengetahui bahwa puasa ramadhan wajib hukum nya.[6]

c.       Tersalah

Tersalah adalah menyengaja melakukan sesutau perbuatan pada tempat yang dituju oleh suatu kejahatan. Seperti seorang berkumur-kumur dalam keadaan sedang berpuasa. kemudian tanpa sengaja air masuk kedalam perutnya. Kesalahan ditinjau dari bentuk perbuatannya terbagi 3 yaitu :

1.Kesalahan dalam perbuatan

Seperti seseorang melakukan perbuatan, ternyata akibat perbuaan lain yang muncul akibat dari kesalahannya dalam perbuatan umpamanya memukul seseorang dengan alat biasanya tidak merusak tetapi akibat perbuatan itu orang lain mati.

2.Kesalahan dalam tujuan

Dalam arti seseorang melakukan sesuatu yang tidak merupakan kejahatan, tetapi karena tersalah perbuatan itu menghasilkan kejahatan. Seperti seseorang menembak burung tetapi yang kena adalah orang.

3.Kesalahan dalam perhitungan

Sebagaimana yang berlaku pada sebagian dokter dalam hubungannya dengan tugasnya mengobati pasiennya. Contohnya seperti salah dalam memberi resp obat kepada pasiennya.

Bila ia tersalah karena ketidaktahuannya atau karena kelalaiannya sehingga menyebabkan orang lain sakit atau mati atau terpotong anggota badannya maka perbuatannya itu harus dipertanggung jawabkannya.[7]

d.      Terpaksa

Terpaksa ialah menghendaki seseorang melakukan tindakan yang bertentangan dengan keinginannya. Bila seseorang melakukan sesutau diluar keinginannya untuk atau atas kehendak seseorang berati ia rela berbuat demikian. Keadaan rela dan terpaksa itu merupakan dua hal yang berlawanan. Dari segi bentuk keterpaksaan ulama hanafiyah membagi paksaan itu kepada 2 bentuk :

1.      Ikrah Mulji’ yaitu keterpaksaan yang tidak memungkinkan bagi orang dipaksa melepaskan dirinya dari ancaman si pemaksa. Alat pemaksaannya ialah sesuatu yang menyebabkan kematian atau merusak anggota badan

2.      Ikrah Ghairu Mulji’ yaitu paksaan yang masih mungkin pihak yang dipaksa untuk menghindarkan diri dari melakukan perbuatan yang dipaksakan. Sebab yang menjadikan seseorang terpaksa dalam hal ini adalah dengan bentuk pukulan yang tidak membawa kepada kematian atau kerusakan anggota badan.

Dari segi perbuatan yang dipaksakan, paksaan terbagi 3:

1.Paksaan untuk mengucapkan sesuatu yang tidak mungkin dibatalkan artinya ucapan yang menyebakan hukum tetap berlaku meskipun dalam keadaan terpaksa. Contoh nya seperti untuk mentalak istrinya

2.Paksaan untuk mengucapkan sesuatu yang mungkin dibatalkan. Contohnya seperti akad jual beli dan pengakuan terhadap sesuatu

3.Paksaan untuk berbuat dalam bentuk perbuatan. Paksaan dalam bentuk ini dapat dibagi dalam 2 bentuk yaitu:

·         Paksaan untuk melakukan perbuatan yang pelakunya tidak dapat dipandang sebagi alat bagi yang memaksa. Contohnya sperti meminum khamar sedang berpuasa

·         Paksaan melakukan perbuatan yang pelakunya dapat dipandang sebagai alat bagi yang memaksa. Contohnya seperti paksaan untuk membunuh.

Dari segi diperbolehkan seseorang terpaksa melakukan sesuatu Imam Syafi’i membagi terpaksa dalam dua bentuk :

1.      Terpaksa secara hak, yaitu pemaksaan itu secara hukum dapat di lakukan sedangkan pihak yang dipaksa, meskipun ia melakukannya dalam keadaan terpaksa, namun semua hasil perbuatan nya tetap berlangsung secara hukum. Contoh : seorang yang di paksa oleh hakim untuk menjual harta nya untuk melunasi hutangnya, maka sah jual belinya meskipun dalam keadaan terpaksa.

2.      Terpaksa tidak secara hak, yaitu paksaan untuk melakukan sesuatu yang pada dasar nya tidak di benarkan oleh hukum. Paksaan seperti ini ada dua macam, yaitu paksaan untuk melakukan suatu perbuatan terlarang yang hanya dibolehkan dalam keadaan terpaksa dan paksaan untuk melakukan perbuatan yang tidak di bolehkan agama meskipun dalam keadaan terpaksa.[8]

e.       Berpergian (as-safar)

Sebenarnya keadaan berpergian tidak menghilangkan kecakapan bertindak secara hukum. Tetapi, karena biasanya berpergian melahirkan kesulitan melaksanakan perintah-perintah agama, terutama ibadah shalat secara sempurna atau melaksanakan puasa ramadhan. ketika sedang musafir maka seseorang tersebut diberi keringanan hukum. Kerena itu, orang yang sedang berpergian boleh tidak melasanakan puasa ramadhan, dengan menggantinya di luar bulan ramadhan, dan boleh pula mengqashar shalat wajib yang empat rakaat menjadi dua rakaat.[9]

f.       Dalam keadaan sakit

Dalam keadaan sakit disini ialah penyakit yang menyebabkan seseorang mengalami kesulitan untuk melaksanakan kewajiban hukum. Sebagaimana dalam keadaan perjalanan sakitpun tidak menghilangkan kecakapan dalam berbuat hukum karena pada orang sakit, akal yang menjadi dasar adanya kecakapan tetap dalam keadaan utuh. Hanya dalam hal ini hukum syara’ memberikan beberapa keringanan dalam melaksanan hukum. Contoh : dalam keadaan sakit boleh ia tidak berpuasa dalam bulan ramadhan. Bolehnya tidak berpuasa itu bukan berarti kewajiban puasa di gugurkan untuk orang sakit, tetapi hanya penangguhan sebagai keringanan baginya dalam berbuat. Ia harus melakukan puasa yang tertinggal itu sewaktu ia telah sehat.[10]

g.      Kematian

Kematian menggugurkan kewajiban hukum taklifi yang bersifat badani dan keduniaan, seperti shalat, puasa, haji dan lainnya.

Bila sebelum mati ada kewajiban berupa hak orang lain yang bersangkutan dengannya, jika hak itu dalam bentuk materi, maka hak itu tetap berlaku selama materi itu masih ada secara utuh, seperti amanat, titipan, barang rampasan, barang yang di beli yang belum dibayarnya. Alasannya ialah bahwa yang dimaksud dengan kewajiban disini adalah kembalinya hak tersebut kepada pemiliknya, yang demikian dapat berlaku meskipun yang berkewajiban sudah mati.

Adapun kewajiban ibadah hukum nya berbeda dengan kewajiban materi, karena yang dituju adalah perbuatan itu dilakukan oleh yang dikenai materi kewajiban. Hal seperti ini tidak dapat dilakukan sesudah mati.[11]

C.PENUTUP

Kesimpulan

Allah swt  mensyariatkan hukum, baik yang mengatur hak yang harus dimiliki oleh seseorang atau hak yang harus ditunaikannya ataupun mengenai ucapan dan perbuatannya dengan tujuan kemaslahatan hidupnya baik secara kelompok maupun  secara perorangan . Oleh karena itu dalam penerapan hukum tersebut sangat diperhatikan perkembangan dan keadaan manusia baik fisik maupun akalnya, dari seemenjak dalam kandungan hingga akhir hayatnya.

Dengan kata lain hukum islam dalam memberlakukan ketentuan-ketentuan hukumnya kepada manusia selalu sesuai kemampuan badan dan akalnya.

Dan tidak selama nya seorang mukallaf itu selalu dikenakan beban hukum. Terkadang ada pada suatu saat seseorang tidak dikenakan beban hukm karena alasan yang dibenarkan. Seperti alasan-alasan yang telah disebutkan diatas

DAFTAR PUSTAKA

Dahlan,  Abd. Rahman. 2010. Ushul Fiqh. Jakarta : AMZAH.

Syarifuddin, Amir. 2008. Ushul fiqh Jilid 1. Jakarta : kencana.

http://sakirmano01.blogspot.com/2011/12/awaridh-al-ahliyah-halangan-atas.html?m=1  diakses tanggal  23 maret 2013

---

[1]  Sesuatu yang dapat menjadi alasan yang sah

[2]  Amir Syarifuddin, Ushul fiqh Jilid 1 (Jakarta : kencana,2008) hal. 407-408

[3] http://sakirmano01.blogspot.com/2011/12/awaridh-al-ahliyah-halangan-atas.html?m=1 diakses tanggal 23      maret 2013

[4]  Ketentuan Allah tentang tingkah  laku  manusia yang di akui dan diyakini serta mengikat seluruh umat islam

[5]  Bersifat samar-samar

[6]  Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh (Jakarta : AMZAH,2010) hal. 108-109

[7]  amir syarifuddin, Op.cit., hal. 414-416

[8]  Ibid. Hal 417- 421

[9]  Abd. Rahman Dahlan, Op.cit., hal 111-112

[10]  amir syarifuddin, Op.cit., hal. 425

[11]  Ibid  hal. 426

Penanaman Modal

A.    PENDAHULUAN

Penanaman modal (investment) sebagai wahana dimana dana ditempatkan dengan harapan untuk dapat memelihara atau menaikkan nilai atau mendirikan hasil yang positif. Adapun faktor-faktor yang dijadikan bahan pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya antara lain: faktor Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, faktor Stabilitas Politik dan Perekonomian, faktor Kebijakan Pemerintah, dan Faktor Kemudahan dalam Perizinan.

Penanaman modal dibagi dua, yaitu Penanaman Modal Dalam Negri dan Penanaman Modal Asing.

Hal-hal yang melatarbelakangi didorongnya Penanaman Modal Dalam Negeri:

a.       Untuk Penyelenggaraan pembangunan ekonomi nasional dapat digunakan dalam mempertinggi kemakmuran rakyat, modal merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan

b.      Perlu diselenggarakan pemupukan dan pemanfaatan modal dalam negeri dengan cara rehabilitasi pembaharuan, perluasan , pemnbangunan dalam bidang produksi barang dan jasa

c.       Perlu diciptakan iklim yang baik, dan ditetapkan ketentuan-ketentuan yang mendorong investor dalam negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia

d.      Dibukanya bidang-bidang usaha yang diperuntukan bagi sektor swasta

e.       Pembangunan ekonomi selayaknya disandarkan pada kemampuan rakyat Indonesia sendiri

f.       Untuk memanfaatkan modal dalam negeri yang dimiliki oleh orang asing.

B.     PEMBAHASAN

1.      Pengertian

Menurut undang-undang nomor 25 tahun 2007 pasal 1 butir 1:

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Penanaman modal terbagi atas :

a)      Penanaman modal dalam negeri, yaitu kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

b)      Penanaman modal asing, yaitu kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

2.      Asas dan Tujuan Penanaman Modal

Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:

a.       kepastian hukum

Penanaman modal diletakkan berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintan

b.      keterbukaan,

yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penanaman modal

c.        akuntabilitas adalah

Akuntabilitas Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d.      perlakukan yang sama dan tidak membedakan asal negara,

Asas perlakukan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dg negara asing lainnya

e.        kebersamaan,

yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-bersama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat

f.       efisiensi berkeadilan,

yang mendasari pelaksanaan penanaman modal yang mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing.

g.      Berkelanjutan,

yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang.

h.      berwawasan lingkungan,

penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup
Kemandirian Asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi

i.        kemandirian,

penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi

j.         keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional

              

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:

a)      meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

b)      menciptakan lapangan kerja.

c)       meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

d)     meningkatkan kemampuan daya saing dunia

e)      usaha nasional.

f)       meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional.

g)       mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.

h)       mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil denga menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

i)        meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.      Subjek dan Objek Penanaman Modal

Subjek penanaman modal adalah Penanam modal yaitu perseorangan atau badan

usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Penanam modal ini terbagi menjadi:

·         Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesa,negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

·         Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara negara asing, badan usaha asing,dan/atau pemerintah asing yang melakukanpenanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

           

Objek dari penanaman modal adalah modal itu sendiri Modal yaitu aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis, yang terbagi menjadi :

·         Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

·         Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warganegara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadanhukum.

4.      Kebijakan Dasar Penanaman Modal

Pemerintah menetapakan kebijakan dasar penanaman modal untuk:

a.       Mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional.

b.      Mempercepat peningkatan penanaman modal.

Dalam menetapkan kebijakan dasar pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.

Penanam modal diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, antaralain terhadap:

a.       modal

b.      keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lain.

c.       dana yang diperlukan untuk :

1.      pembelian bahan baku dan penolong, barang setengah jadi, atau barang jadi.

2.      penggantian barang modal dalam rangka melindungi kelangsungan hidup penanaman modal.

d.      tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal.

e.       dana untuk pembayaran kembali pinjaman.

f.       royalti atau biaya yang harus dibayar.

g.      pendapatan dari perseorangan warga negara asing yang bekerja dalam perusahaan penanaman modal.

h.      hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal.

i.        kompensasi atas kerugian.

j.        kompensasi atas pengambilalihan.

k.      pembayaran yang dilakukan dalam rangkabantuan teknis, biaya yang harus dibayar untukjasa teknik dan manajemen, pembayaran yangdilakukan di bawah kontrak proyek, danpembayaran hak atas kekayaan intelektual.

5.      Hak, Kewajiban, dan Tanggung jawab Penanaman Modal

Setiap penanaman modal berhak mendapat :

a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan.

b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya.

c. hak pelayanan.

d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.

Setiap penanam modal berkewajiban :

a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

b. melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan.

c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.

d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;

e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundangundangan.

Setiap penanam modal bertanggung jawab :

a)      menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b)      menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c)      menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat,mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara.

d)     menjaga kelestarian lingkungan hidup.

e)      menciptakan keselamatan, kesehatan,kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

f)       mematuhi semua ketentuan peraturan perundangundangan.

6.      Fasilitas Penanaman Modal

Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal. Yaitu:

a. melakukan peluasan usaha.

b. melakukan penanaman modal baru.

Penanaman modal yang mendapat fasilitas adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut ini:

1.      menyerap banyak tenaga kerja.

2.      termasuk skala prioritas tinggi.

3.      termasuk pembangunan infrastruktur.

4.      melakukan alih teknologi.

5.      melakukan industri pionir.

6.      berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu.

7.      menjaga kelestarian lingkungan hidup.

8.      melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi.

9.      bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah,

atau koperasi.

10.  industri yang menggunakan barang modal ataumesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negri.

7.      Pengesahan dan Perizinan Perusahaan

Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal dalam negeri yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroa terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.

Izin diperoleh melalui Pelayanann Terpadu Satu Pintu. Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal

8.      Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal

Pemerintah mengkoordinasi kebijakan penanamanmodal, baik koordinasi antar instansi Pemerintah, antara instansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, antara instansi Pemerintah dengan Pemerintah daerah, maupun antarpemerintah daerah. Koordinsi pelaksanaan kebijakan penanaman modal dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Badan Koordinasi Penanaman Modal dipimpin oleh seorangkepala dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan penanaman modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a.       melaksanakan, tugas dan koordinasipelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal.

b.      mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal.

c.       menetapkan norma, standar, dan prosedurpelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal.

d.      mengembangkan peluang dan potensipenanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha.

e.       membuat peta penanaman modal Indonesia.

f.       mempromosikan penanaman modal.

g.      mengembangkan sektor usaha penanamanmodal melalui pembinaan penanaman modal,antara lain meningkatkan kemitraan,meningkatkan daya saing, menciptakanpersaingan usaha yang sehat, dan menyebarkaninformasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal.

h.      membantu penyelesaian berbagai hambatan dankonsultasi permasalahan yang dihadapipenanam modal dalam menjalankan kegiatanpenanaman modal.

i.        mengoordinasi penanam modal dalam negeriyang menjalankan kegiatan penanamanmodalnya diluar wilayah Indonesia.

j.        mengoordinasi dan melaksanakan pelayanan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta pelayanan terpadu satu pintu, Badan Koordinasi Penanaman Modal harus melibatkan perwakilan secara langsung dari setiap sektor dan daerah terkait dengan pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan.

9.      Penyelesaian Sengketa dalam Penanaman Modal

Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanaman modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10.  Sanksi

Penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskanbahwa kepemilikan sahan dalam perseroan terbatasuntuk dan atas nama orang lain.

Badan usaha atau usaha perseorangan yang tidak memenuhi kewajiban dapat dikenai sanksi administratif berupa:

a.       peringatan tertulis.

b.      pembatasan kegiatan usaha.

c.       pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitaspenanaman modal.

d.      pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitaspenanaman modal.

C.    KESIMPULAN

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Penanaman modal terbagi atas :

a)      Penanaman modal dalam negeri, yaitu kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

b)      Penanaman modal asing, yaitu kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

DAFTAR PUSTAKA

http://gubugpengetahuan.blogspot.com/2009/09/asas-tujuan-penanaman-modal-menurut-uu.html

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal